Putusan MK Perkuat Perlindungan Jurnalis, Namun Kebebasan Pers Indonesia Masih di Zona Merah

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Januari 2025 mengeluarkan Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menjadi tonggak baru perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa sengketa pemberitaan tidak boleh langsung diselesaikan melalui jalur pidana. Sanksi terhadap wartawan baru dapat ditempuh setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Putusan tersebut lahir dari permohonan uji materi UU Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menyebut keputusan ini sebagai penegasan bahwa perlindungan terhadap kerja jurnalistik merupakan perintah konstitusi, bukan sekadar norma deklaratif.

"Pers tidak hanya menjalankan fungsi pemberitaan, tetapi juga menjaga ruang kebebasan berekspresi. Perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik merupakan syarat mutlak agar pers dapat bekerja tanpa rasa takut," ujar Kamil dalam keterangan tertulis pada peringatan Hari Pers Nasional 2026.

Peringkat Indonesia Anjlok di Indeks RSF

Meski secara hukum ada kemajuan, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan tren sebaliknya. Reporters Without Borders (RSF) dalam World Press Freedom Index 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-127 dari 180 negara — turun 16 posisi dari tahun sebelumnya. Skor Indonesia hanya 44,13 dari 100, masuk kategori "situasi sulit" (difficult situation).

Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia berada di urutan ketujuh, di bawah Singapura. Timor-Leste justru memimpin sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara dengan predikat "memuaskan".

RSF mencatat bahwa jurnalis yang meliput kasus korupsi dan aksi protes kerap menghadapi intimidasi dari aparat keamanan, menciptakan iklim swasensor yang tinggi. Indikator ekonomi pers juga memburuk — banyak media lokal mengalami PHK dan pemotongan gaji tanpa perlindungan ekonomi yang memadai bagi pekerja media.

16 Jurnalis Diserang Saat Protes Nasional

Situasi semakin mengkhawatirkan setelah gelombang protes nasional pada Agustus 2025. RSF mencatat setidaknya 16 jurnalis diserang atau diintimidasi saat meliput aksi tersebut. Dalam lima kasus, aparat penegak hukum terlibat langsung dalam serangan terhadap wartawan.

Direktur RSF Asia-Pasifik, Cédric Alviani, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah konkret melindungi jurnalis dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku kekerasan.